Latihan Soal PAS PPKn Kelas 11 SMK Tahun 2023/2024 Online
Soal PAS PPKn atau PKn Kelas 11 SMK - Latihan ujian penilaian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat bapak/ibu gunakan untuk membuat naskah Penilaian Akhir Semester 1 (Ganjil) di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan tahun ajaran 2023/2024.
Berikut ini kami sajikan 45 butir contoh berbentuk soal pilihan ganda dan uraian. Dapat dikerjakan siswa secara online maupun diunduh dalam bentuk berkas pdf. Mengikuti kisi - kisi kurikulum 2013 revisi di mata pelajaran PPKn SMK yang dibuat masing - masing sekolah.
a. Hidup
b. Privat
c. Khusus
c. Khusus
d. Manusia
e. Asasi manusia
2. Tuntutan yang harus dilakukan karena suatu identitas yang melekat pada diri pribadi seseorang
disebut….
a. Hak
b. Kewajiban
c. Pedoman
e. Asasi manusia
2. Tuntutan yang harus dilakukan karena suatu identitas yang melekat pada diri pribadi seseorang
disebut….
a. Hak
b. Kewajiban
c. Pedoman
d. Aturan
e. Norma
3. Menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya merupakan bentuk dari ....
a. Hak asasi manusia
e. Norma
3. Menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya merupakan bentuk dari ....
a. Hak asasi manusia
b. Hak hidup manusia
c. Toleransi antar manusia
d. Kewajiban asasi manusia
e. Tenggang rasa antar manusia
4. Hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya.
Hal ini disebut....
a. Hakiki
b. Universal
c. Tidak dapat dicabut
d. Tidak dapat dibagi
e. Tidak dapat dilanggar
5. Hak asasi manusia diatur dalam....
c. Toleransi antar manusia
d. Kewajiban asasi manusia
e. Tenggang rasa antar manusia
4. Hak asasi berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, atau perbedaan lainnya.
Hal ini disebut....
a. Hakiki
b. Universal
c. Tidak dapat dicabut
d. Tidak dapat dibagi
e. Tidak dapat dilanggar
5. Hak asasi manusia diatur dalam....
a. UU Nomor 39 tahun 1999
b. UU Nomor 28 tahun 1999
c. UURI No. 29 tahun 1999
d. Kepres Nomor 4 tahun 2000
b. UU Nomor 28 tahun 1999
c. UURI No. 29 tahun 1999
d. Kepres Nomor 4 tahun 2000
e. Kepres Nomor 4 tahun 2002
6. Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 pasal ...
a. Pasal 1 ayat (1)
6. Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 pasal ...
a. Pasal 1 ayat (1)
b. Pasal 1 ayat (2)
c. Pasal 1 ayat (3)
d. Pasal 2 ayat (1)
e. Pasal 2 ayat (2)
7. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Pengadilan anak
b. Hak asasi manusia
c. Sistem peradilan anak
d. Perlindungan anak
d. Pasal 2 ayat (1)
e. Pasal 2 ayat (2)
7. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Pengadilan anak
b. Hak asasi manusia
c. Sistem peradilan anak
d. Perlindungan anak
e. Pengadilan HAM
8. Perlindungan, pengajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah merupakan isi dari UUD 1945 pasal ....
a. Pasal 28 I ayat (3)
8. Perlindungan, pengajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah merupakan isi dari UUD 1945 pasal ....
a. Pasal 28 I ayat (3)
b. Pasal 28 I ayat (4)
c. Pasal 28 H ayat (1)
d. Pasal 28 H ayat (2)
e. Pasal 28 H ayat (3)
9. Kejahatan berbentuk pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya termasuk dalam kejahatan ....
a. Biasa
d. Pasal 28 H ayat (2)
e. Pasal 28 H ayat (3)
9. Kejahatan berbentuk pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya termasuk dalam kejahatan ....
a. Biasa
b. Berat
c. Ringan
d. Khusus
e. Luar biasa
10. Berikut yang termasuk bentuk kejahatan tergolong dalam kejahatan luar biasa adalah ....
a. Penganiayaan
c. Ringan
d. Khusus
e. Luar biasa
10. Berikut yang termasuk bentuk kejahatan tergolong dalam kejahatan luar biasa adalah ....
a. Penganiayaan
b. Pembunuhan
c. Genosida
d. Perampokan
c. Genosida
d. Perampokan
e. Korupsi
11. Berikut yang merupakan faktor eksternal pelanggaran HAM adalah ....
a. Penyalahgunaan jabatan
b. Rendahnya kesadaran HAM
c. Lemahnya penguasa negara
d. Kurangnya pengawasan hukum
11. Berikut yang merupakan faktor eksternal pelanggaran HAM adalah ....
a. Penyalahgunaan jabatan
b. Rendahnya kesadaran HAM
c. Lemahnya penguasa negara
d. Kurangnya pengawasan hukum
e. Penyalahgunaan kekuasaan
12. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tanggal 12 September 1984 dikenal dengan peristiwa ....
a. Malari
12. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tanggal 12 September 1984 dikenal dengan peristiwa ....
a. Malari
b. Trisakti
c. April 1997
d. Mei 1998
e. Tanjung Priuk
13. Berikut ini kasus pelanggaran HAM yang dianggap sebagai terorisme terparah dalam sejarah Indonesia adalah ....
a. Kasus Munir
b. Kasus bom Bali
c. April 1997
d. Mei 1998
e. Tanjung Priuk
13. Berikut ini kasus pelanggaran HAM yang dianggap sebagai terorisme terparah dalam sejarah Indonesia adalah ....
a. Kasus Munir
b. Kasus bom Bali
c. Peristiwa Malari
d. Peristiwa Mei 1998
e. Peristiwa Tanjung Priuk
14. Proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM baik secara konstitusi maupun kelembagaan merupakan makna dari ....
a. Perlindungan HAM
b. Pemenuhan HAM
c. Penegakan HAM
d. Pelanggaran HAM
e. Pemajuan HAM
15. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM kategori ringan atau biasa diselesaikan melalui ....
a. Peradilan umum
b. Mahkamah Internasional
d. Peristiwa Mei 1998
e. Peristiwa Tanjung Priuk
14. Proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM baik secara konstitusi maupun kelembagaan merupakan makna dari ....
a. Perlindungan HAM
b. Pemenuhan HAM
c. Penegakan HAM
d. Pelanggaran HAM
e. Pemajuan HAM
15. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM kategori ringan atau biasa diselesaikan melalui ....
a. Peradilan umum
b. Mahkamah Internasional
c. Mahkamah Agung
d. Peradilan Tinggi
d. Peradilan Tinggi
e. Peradila HAM
16. Kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas disebut prinsip ....
a. Supremasi hukum
16. Kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum, dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas disebut prinsip ....
a. Supremasi hukum
b. Profesionalisme
c. Transparansi
c. Transparansi
d. Hak asasi
e. keadilan
17. Proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 tahun 2000 dilakukan oleh ....
a. Kontras
b. Kejaksaan
c. Pengadilan
d. Komnas HAM
e. Mahkamah Agung
18. Kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh anggota militer diproses melalui ....
a. Mahkamah Internasional
e. keadilan
17. Proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 tahun 2000 dilakukan oleh ....
a. Kontras
b. Kejaksaan
c. Pengadilan
d. Komnas HAM
e. Mahkamah Agung
18. Kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh anggota militer diproses melalui ....
a. Mahkamah Internasional
b. Peradilan Militer
c. Mahkamah Agung
d. Peradilan Umum
c. Mahkamah Agung
d. Peradilan Umum
e. Peradilan Tinggi
19. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan menimbulkan ....
a. Kedamaian
b. Keharmonisan
c. Pertikaian
19. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan menimbulkan ....
a. Kedamaian
b. Keharmonisan
c. Pertikaian
d. Kedaulatan
e. Persatuan
20. Melarang masyarakat untuk mengumpulkan harta kekayaan merupakan pelanggaran hak warga negara dalam bidang ....
a. Pendidikan
e. Persatuan
20. Melarang masyarakat untuk mengumpulkan harta kekayaan merupakan pelanggaran hak warga negara dalam bidang ....
a. Pendidikan
b. Politik
c. Ekonomi
d. Kesenian
e. Kesehatan
21. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya ....
a. Orang
e. Kesehatan
21. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya ....
a. Orang
b. Rakyat
c. Aturan
d. Pemimpin
e. Kekuasaan
22. Berikut yang bukan ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. mayo adalah ....
c. Aturan
d. Pemimpin
e. Kekuasaan
22. Berikut yang bukan ciri-ciri demokrasi menurut Henry B. mayo adalah ....
a. Menjamin tegaknya keadilan
b. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
b. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
c. Membatasi komunikasi hingga minimum
d. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
e. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
23. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ....
a. Abraham lincoln
d. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
e. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
23. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh ....
a. Abraham lincoln
b. JJ Rousseau
c. John Loke
d. Montesqueau
e. Henry B. Mayo
24. Pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif, ekskutif, dan yudikatif disebut sebagai prinsip ....
a. Dominasi
c. John Loke
d. Montesqueau
e. Henry B. Mayo
24. Pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu legislatif, ekskutif, dan yudikatif disebut sebagai prinsip ....
a. Dominasi
b. Demokrasi
c. Trias demokrasi
c. Trias demokrasi
d. Trias politika
e. Independensi
25. Kesejajaran independensi lembaga negara yang diperlukan agar saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan ....
a. Ceks and balances
e. Independensi
25. Kesejajaran independensi lembaga negara yang diperlukan agar saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan ....
a. Ceks and balances
b. Law enforcement
c. Konstitusional
c. Konstitusional
d. Trias politika
e. Demokrasi
26. Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila ....
e. Demokrasi
26. Penerapan demokrasi di Indonesia didasari oleh sila ....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosiali seluruh rakyat Indonesia
27. Demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung disebut ....
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e. Keadilan sosiali seluruh rakyat Indonesia
27. Demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung disebut ....
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung
c. Demokrasi formal
d. Demokrasi material
e. Demokrasi gabungan
28. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar merupakan isi dari ....
a. UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
d. Demokrasi material
e. Demokrasi gabungan
28. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar merupakan isi dari ....
a. UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
b. UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
c. UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
d. UUD 1945 pasaL 2 ayat (1)
e. UUD 1945 pasal 2 ayat (2)
29. Salah satu asas PEMILU di mana terdapat jaminan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan adalah asas ....
a. Langsung
d. UUD 1945 pasaL 2 ayat (1)
e. UUD 1945 pasal 2 ayat (2)
29. Salah satu asas PEMILU di mana terdapat jaminan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan adalah asas ....
a. Langsung
b. Umum
c. Bebas
d. Rahasia
e. Jujur dan adil
30. Penyerahan kewenamgan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI disebut ....
a. perwakilan daerah
c. Bebas
d. Rahasia
e. Jujur dan adil
30. Penyerahan kewenamgan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI disebut ....
a. perwakilan daerah
b. perwakilan rakyat
c. mandat daerah
c. mandat daerah
d. desentralisasi
e. sentralisasi
31. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun ....
a. 2000
e. sentralisasi
31. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun ....
a. 2000
b. 2001
c. 2002
c. 2002
d. 2003
e. 2004
32. Sistem politik demokrasi Pancasila pemerintahan orde baru berdasarkan Pandasila dan ....
a. UUDS 1950
e. 2004
32. Sistem politik demokrasi Pancasila pemerintahan orde baru berdasarkan Pandasila dan ....
a. UUDS 1950
b. UUD 1945
c. Konstitusi
d. Peraturan Presiden
e. GBHN
33. Perhatikan data berikut :
(1) Demokrasi konstitusional
c. Konstitusi
d. Peraturan Presiden
e. GBHN
33. Perhatikan data berikut :
(1) Demokrasi konstitusional
(2) Demokrasi parlementer (3) Demokrasi terpimpin
(4) Demokrasi pancasila
(5) Demokrasi liberal
Model demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia ditunjukkan oleh nomor ....
a. 1, 2, dan 3
(4) Demokrasi pancasila
(5) Demokrasi liberal
Model demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia ditunjukkan oleh nomor ....
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 5
c. 2, 3, dan 4
c. 2, 3, dan 4
d. 2, 3, dan 5
e. 3, 4, dan 5
34. Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum tercantum dalam ....
a. Pembukaan UUD 1945
b. UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
c. UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
d. UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
e. UUD 1945 pasal 2 ayat (1)
35. Berikut yang bukan unsur penting dalam rangka menjalankan penegakan hukum adalah ....
a. Peraturan perundang-undangan
e. 3, 4, dan 5
34. Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum tercantum dalam ....
a. Pembukaan UUD 1945
b. UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
c. UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
d. UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
e. UUD 1945 pasal 2 ayat (1)
35. Berikut yang bukan unsur penting dalam rangka menjalankan penegakan hukum adalah ....
a. Peraturan perundang-undangan
b. Pelaksanaan hukum
c. Penegak hukum
d. Masyarakat
c. Penegak hukum
d. Masyarakat
e. Sanksi
36. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum yurisprodensi. Penggolongan hukum berdasarkan ....
a. Sumbernya
b. Tempat berlakunya
36. Hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum yurisprodensi. Penggolongan hukum berdasarkan ....
a. Sumbernya
b. Tempat berlakunya
c. Bentuknya
d. Waktu berlakunya
d. Waktu berlakunya
e. Sifatnya
37. Berdasarkan bentuknya penggolongan hukum dibagi menjadi ....
37. Berdasarkan bentuknya penggolongan hukum dibagi menjadi ....
a. Hukum undang-undang dan hukum kebiasaan
b. Hukum nasional dan hukum internasional
c. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
b. Hukum nasional dan hukum internasional
c. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
d. Hukum material dan hukum formal
e. Hukuim yang memaksa dan hukum yang mengatur
38. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan disebut hukum ....
a. Hukum kebiasaan
e. Hukuim yang memaksa dan hukum yang mengatur
38. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan disebut hukum ....
a. Hukum kebiasaan
b. Hukum traktat
c. Hukum Undang-undang
d. Hukum Yurisprodensi
c. Hukum Undang-undang
d. Hukum Yurisprodensi
e. Hukum asing
39. Pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi diatur dalam ....
a. Hukum pidana
b. Hukum tata usaha negara
39. Pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi diatur dalam ....
a. Hukum pidana
b. Hukum tata usaha negara
c. Hukum tata negara
d. Hukum internasional
d. Hukum internasional
e. Hukum perniagaan
40. Hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu disebut ....
a. Hukum undang-undang
40. Hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu disebut ....
a. Hukum undang-undang
b. Hukum nasional
c. Hukum internasional
d. Hukum material
c. Hukum internasional
d. Hukum material
e. Hukum formal
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Sebutkan ciri-ciri khusus hak asasi manusia !
2. Sebutkan faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM !
3. Jelaskan perbedaan demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung !
4. Tulislah bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) !
5. Sebutkan unsur-unsur hukum !
Diharapkan Latihan Soal PAS PPKn Kelas 11 SMK 2023/2024 Online bermanfaat untuk tenaga didik dan siswa sekalian.