EP0Ev1mS2LCYh8oLG2i1SwNllaQCNPsycvvd75zN
Latihan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021

Latihan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021

Latihan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021, melengkapi beberapa soal yang kemarin admin posting untuk kategori soal PAS SMA. Postingan ini akan membagikan soal tentang mata ujian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang mana merupakan mata pelajaran wajib untuk semua kelas dan jurusan.

Latihan soal berbentuk online ini menjadi bahan contoh maupun referensi akan naskah asli yang dikerjakan mendatang. Dengan jumlah keseluruhan soal adalah 45 butir soal, akan tetapi tidak saya beri kunci jawabannya.

Latihan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021

Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1

Diharapkan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021 ini bisa memenuhi ekspetasi kamu sebagai bahan pembelajaran terkait. 

Langsung saja berikut ini adalah Latihan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021. Selamat mengerjakan..


1. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip HAM berdasarkan pembukaan UUD 1945, kecuali....
a. kemerdekaan adalah berkat rahmat TuhanYME
b. negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
c. negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
d. negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
e. negara Indonesia adalah negara berkeadilan berasaskan Pancasila

2. Maraknya berbagai kasus pelanggaran terhadap HAM mencerminkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih belum maksimal dan memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak, berikut ini yang bukan merupakan penyebab timbulnya pelanggaran HAM di Indonesia yaitu ....
a. rendahnya kesadaran terhadap HAM
b. penyalahgunaan kekuasaan
c. ketidaktegasan aparat penegak hukum
d. pertumbuhan ekonomi dan sosial yang merata
e. sikap egois atau mementingkan diri sendiri

3. Nilai – nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, ramah tamah, tolong menolong, sopan santun, musyawarah mufakat merupakan penjabaran HAM dalam nilai-nilai pancasila yaitu nilai ....
a. praktis
b. instrumen
c. idealis
d. dasar
e. realistis

4. Politik apartheid atau diskriminasi rasial atas warna kulit dan ras merupakan tindakan yang melanggar HAM. Politik ini pernah di praktikkan di ....
a. Amerika serikat
b. Italia
c. Afrika Selatan
d. Jerman
e. Angola

5. Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 yaitu ....
a. komnas HAM
b. pengadilan HAM
c. pengadilan HAM adhoc
d. komisi kebenaran dan rekonsiliasi
e. dewan keamanan PBB

6. Ketentuan tentang HAM secara khusus diatur dalam UUD 1945 pasal ....
a. 28
b. 28 A – J
c. 28 A – I
d. 27
e. 29

7. Berikut ini yang bukan partisipasi pelajar dan generasi muda dalam proses perlindungan HAM yaitu ....
a. melaporkan kepada aparat mengenai terjadinya kejahatan disuatu tempat
b. mendampingi korban HAM
c. memberi tahu tempat-tempat yang tidak aman bagi warga
d. mendukung kebijakan pemerintah berkitan dengan perlindungan HAM
e. bersikap apatis terhadap upaya penyelesaian HAM

8. Yang bukan termasuk empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yaitu ....
a. akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja
b. ketelitian, ketepatan dan kejujuran
c. keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah
d. pemberdayaan manajer profesional
e. lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri

9. Anggota BPK dipiliholeh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh ....
a. Presiden
b. MPR
c. KPU
d. MK
e. DPRD

10. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut, kecuali lembaga peradilan ....
a. agama
b. militer
c. umum
d. tata usaha negara
e. khusus

11. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang MahkamahAgung (MA) yaitu ....
a. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final
b. mengadili pada tingkat kasasi
c. mengajukan 3 orang hakim konstitusi
d. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
e. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

12. Lembaga yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim adalah ....
a. MA
b. MK
c. KY
d. JaksaAgung
e. BPK

13. Jika terjadi perselisihan hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga ....
a. MK
b. MA
c. KPU
d. Panwaslu
e. KY

14. Undang-undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional seperti di bawah ini, kecuali ....
a. menguji undang-undang terhadap UUD
b. memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
c. melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan
d. memutuskan perselisihan hasil pemilu
e. memutuskan pembubaran partai politik

15. Pemerintahan dalam arti yang luas meliputi ….
a. eksekutif, BPK, KPU
b. eksekutif, legislatif, yudikatif
c. federatif, eksekutif, BPK
d. BPK, eksekutif, legislatif
e. KPU, federatif, eksekutif

16. Asas dalam otonomi daerah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu dalam otoda disebut asas ….
a. desentralisasi
b. dekonsentrasi
c. pembantuan
d. sentralisasi
e. otonomi daerah

17. Fungsi DPR untuk membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden disebut fungsi ….
a. anggaran
b. legislasi
c. pengawasan
d. amandemen
e. inisiatif

18. Suatu hak dimiliki anggota DPR untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN di sebut ….
a. budget
b. imunitas
c. inisiatif
d. amandemen
e. petisi

19. Sebutan untuk kepala daerah provinsi adalah ….
a. gubernur
b. bupati
c. walikota
d. camat
e. lurah

20. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah ….
a. peradilan/yustisi
b. politik luar negeri
c. kebijakan pendidikan
d. pertahanan dan keamanan
e. moneter dan fiskal nasional

21. Peran serta masyarakat dalam pemilu untuk memilih para wakil rakyat merupakan salah satu bentuk hak asasi ....
a. pribadi
b. ekonomi
c. politik
d. sosial budaya
e. perlakuan sama dalam hukum

22. Hak politik warga negara Indonesia diatur dalam Pancasila sila ke ....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

23. Alinea satu pembukaan UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang berupa hak ....
a. kemerdekaan
b. politik
c. ekonomi
d. agama
e. sosial budaya

24. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hak dan kewajiban warga negara tersebut dalam pasal ....
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat 2
c. 27 ayat 3
d. 30 ayat 1
e. 30 ayat 2

25. Partisipasi warga negara untuk dipilih menjadi anggota DPR disebut hak ....
a. opsi
b. repudiasi
c. aktif
d. pasif
e. amandemen

26. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut UU, kecuali ....
a. penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum
b. pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat
c. penerapan budaya kekerasan untuk menindak masyarakat yang dianggap ekstrim
d. pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP
e. menghormati hak orang lain ketika menuntut pemenuhan hak untuk diri sendiri
27. Pasal 29 ayat 2 memberikan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada ....
a. warga negara
b. penduduk
c. rakyat
d. umat beragama
e. bangsa Indonesia

28. Bertindak diskriminatif dalam penangan kasus hukum, sehingga hukum hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat 2
c. 27 ayat 3
d. 30 ayat 1
e. 30 ayat 2

29. Tidak menghargai budaya nasional, bahkan membangga-banggakan budaya asing merupakan pengingkaran kewajiban terhadap UUD NRI 1945 pasal ….
a. 30 ayat 1
b. 30 ayat 2
c. 31 ayat 1
d. 31 ayat 2
e. 32 ayat 2

30. Dalam menjalankan haknya setiap warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28J ayat 1 bahwa dalam melaksanakan haknyawajib....
a. menghormati haknyasendiri
b. menghormati UU yang berlaku
c. mengormatihakasasi orang lain
d. menghormatihakdankewajibanseseorang
e. menghormatiperasaan orang lain

31. Masih banyaknya kemiskinan dan pengangguran, gizi buruk dan kehidupan tidak layak lainnya, merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara dalam bidang ….
a. sosial budaya
b. ekonomi
c. hukum
d. hankam
e. politik

32. Bersikap individualis dalam kehidupan bermasyarakat dan menjauhi sikap musyawarah mufakat dan gotong royong, merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara dalam bidang….
a. hankam
b. politik
c. hukum
d. sosial budaya
e. ekonomi

33. Berikut ini termasuk pelanggaran terhadap hak seorang warga negara dalam bidang ekonomi adalah ….
a. memilih golput dalam pemilihan umum
b. rubuhnya gedung sekolah sehingga menimpa pelajar
c. seorang tersangka yang tidak didampingi pengacara
d. pembatasan terhadap kebebasan pers secara lisan dan tulis
e. gizi buruk, tingkat kematian bayi yang tinggi

34. Di bawah ini yang merupakan bentuk-bentuk sikap pengingkaran terhadap kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan, kecuali ....
a. melakukan teror terhadap masyarakat oleh kelompok teroris
b. tawuran antar pelajar ataupun antar warga atau antar kampung yang meresahkan masyarakat
c. balapan liar, geng motor dan melakukan pembajakan angkutan umum
d. menolak panggilan bela neegara padahal negara membutuhkannya
e. merelakan sebagian tanah di depan rumahnya untuk pembangunan jalan raya

35. Di bawah ini merupakan hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai kehidupan, kecuali ....
a. mendapat pendidikan
b. memeluk salah satu agama
c. bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
d. setia membayar pajak untuk negara
e. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

36. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku yang merupakan pelanggaran hak warga negara dalam pemerintahan yaitu ....
a. mendaftar sebagai calon legislatif dengan ijazah palsu
b. menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan akses informasi tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
c. rekruitmen jabatan dalam pemerintahan yang masuh memepertimbangkan unsur SARA
d. terdapat diskriminasi dalam menduduki jabatan
e. transparansi dalam hal keuangan dan rekruitmen jabatan

37. Di bawah ini adalah tindakan pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan hak di bidang pengajaran, kecuali….
a. membangun gedung SD Inpres
b. membuat sekolah luar biasa ( SLB )
c. menarik SPP yang tinggi untuk pembiayaan barang prasarana sekolah negeri
d. membangun sistem perpustakaan digital
e. penyediaan buku pelajaran serta menyediakan guru yang akan mengejar

38. Pelanggaran hak warga negara dapat tercermin dalam sikap dan perilaku ….
a. tidak memaksakan agamanya kepada orang lain
b. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. tidak membunyikan musik terlalu keras
d. berbuat baik pada asisten rumah tangga
e. melakukan penipuan kepada pelanggan

39. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, tercermin dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke ....
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat
e. lima

40. Berikut ini adalah hak dan kewajiban warga negara asing yang ada di Indonesia, kecuali ....
a. kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan
b. hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya
c. tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih
d. tidak mempunyai hak untuk bela negara
e. mempunyai hak untuk mengajukan diri menjadi wakil rakyat
Demikian artikel tentang Latihan Soal PAS PPKn Kelas 12 Semester 1 2020/2021.. Semoga bermanfaat
Baca Juga
SHARE
Fendi
Selesaikan Apa yang sudah kamu mulai.. ~Marekno opo sg wis sampean lekasi (jawa)

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar