EP0Ev1mS2LCYh8oLG2i1SwNllaQCNPsycvvd75zN
√ Contoh Soal USBN PPKN SMA Terbaru Tahun Pelajaran 2020/2021

√ Contoh Soal USBN PPKN SMA Terbaru Tahun Pelajaran 2020/2021

Centralpendidikan.com - USBN adalah ujian sekolah berstandar nasional yang pada tahun 2020 kemarin di update, dengan perubahan yang membuat soal asli secara keseluruhan adalah pihak sekolah. 

Soal - soal USBN PPKN SMA yang admin bagikan pada artikel kali ini berjumlah 45 butir soal pilihan ganda dan uraian. Seperti pada naskah soal asli yang bakalan anda kerjakan di USBN SMN tahun pelajaran 2020/2021 mendatang.


Naskah soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bentuk latihan soal online ini bisa anda gunakan sebagai sumber pelajaran dan referensi dalam menghadapi ujian mendatang. Baik yang berjabatan sebagai guru maupun wali siswa terkait.

√ Contoh Soal USBN PPKN SMA Terbaru Tahun 2021

soal USBN PPKN SMA

Diharapkan Soal USBN PPKN SMA Terbaru 2021 ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Selamat mengerjakan... 

A. SOAL PILIHAN GANDA

1. Penyelenggaraan negara akan berjalan dengan baik jika penyelenggara negara mampu menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, dilaksanakan secara efektif, efisien serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara dengan menjadi ....
A. hukum dasar dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
B. landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan pemerintahan negara
C. landasan filosofis bagi penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya
D. norma hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
E. landasan filosofis dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi negara

2. Proses penegakan hukum dilakukan dalam rangka pelaksanaan norma hukum sebagai acuan perilaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikianpentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga negara Indonesia adalah ....
A. terciptanya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat
B. menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para penguasa pemerintahan
C. meminimalisir pertentangan yang terjadi antarindividu dalam masyarakat
D. membantu aparat penegak hukum dalam menciptakan ketertiban nasional
E. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

3. Perhatikan Tabel dibawah ini : 



Yang termasuk Jenis hukum Berdasarkan isinya adalah….
A. (1) 

B. (2)
C. (3) 
D. (4) 
E. (5)

4. Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukumberperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut contoh peran Kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam masyarakat yaitu….
A. memberi usulan atas pengangkatan pejabat kepolisian kepada DPR
B. melakukan penindakan terhadap ormas yang mengkritisi pemerintah
C. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan para hakim
D. memutuskan perselisihan mengenai sengketa hasil pemilihan umum
E. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

5. Hubungan internasional merupakan hubungan antarbangsa-bangsa di duniayang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatarbelakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktifdalam tata hubungan tersebut adalah ....
A. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia
B. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia
C. memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
D. netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia
E. bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia

6. Suatu negara dalam melakukan hubungan internasional memiliki kebijakan politik luar negeri yang dianut untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Begitu pula dengan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional dengan alasan ....
A. bangsa Indonesia ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
B. menciptakan persaudaraan antarbangsa dalam satu rumpun sebagai pelaksanaan cita- cita yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945
C. untuk meningkatkan perdamaian dunia sehingga memudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan kepentingan dalam negeri
D. untuk memperkuat aturan dalam hukum internasional dan organisasi internasional
E. untuk menjamin perdamaian yang kekal dan abadi sebagai implementasi tujuan nasional yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

7. Faktor terjadinya kasus Marsinah.
Marsinah dan teman temannya tidak mendapatkan upah yang sesuai, oleh karena itulah pemerintah menetapkan UMR ( Upah Minimum Regional ) dan pada kasus marsinah ini terjadi penganiayaan karena marsinah ingin menyebarkan surat pengunduran diri karyawan yang diberikan uang pesangon dan ingin menyebarkannya ke PT lain. Kalau hal itu terjadi maka seluruh buruh akan berpikir lebih baik mengundurkan diri daripada menerima upah yang tidak sesuai dengan UMR.

kasus yang dialami marsinah tersebut bertentangan dengan nilai pancasila sila ke….
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (5) 
C. (3) dan (4) 
D. (4) dan (1) 
E. (5) dan (3)

8. Berdasarkan pasal 28A UUD 1945, maka setiap warga negara mempunyai hak untuk....
A. berserikat dan berkumpul
B. mempertahankan hidup dan kehidupannya
C. mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak
D. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah
E. memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

9. Pernyataan berikut yang termasuk dalam hak warga negara dalam bidang politik ( Political Right, adalah...
A. hak mempelajari budaya daerah dan nasional serta melestarikannya
B. hak mendapatkan layanan dan pendidikan yang layak
C. hak untuk membuat dan mengajukan usulan petisi
D. hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan perlindungan
E. hak untuk menyatakan pendapat di muka umum

10. Pelaksanaan tindakan oleh oknum aparat masih diskriminatif , tidak konsekuen dan tindakan penyimpangan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan faktor penghambat di bidang....
A. perangkat perundangan 
B. aparat dan penidakannya 
C. kebijakan pemerintah
D. komunikasi dan informasi
E. kondisi sosial-budaya 
Komunikasi dan informasi kondisi sosial-budaya

11. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional, termasuk dalam golongan....
A. kejahatan genosida
B. kejahatan kemanusiaan
C. diskriminasi 
D. pemusnahan 
E. penyiksaan

12. Pelanggaran hak warganegara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, pelanggaran tersebut merupakan akibat dari adanya....
A. pembagian kekuasaan yang tegas dan jelas 
B. tindakan aparat penegak hukum yang tegas 
C. jaminan kepastian hukum
D. adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
E. kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban

13. Salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagaai pedoman dalam setiap prilaku masyarakat maupun aparat lembaga penegak hukum dengan adanya proses....
A. penyelidikan
B. perlindungan hukum
C. penegakan hukum
D. fungsi hukum
E. kebijakan pemerintah

14. Salah satu bentuk dukungan terhadap kinerja dari lembaga penegak hukum dapat dilakukan dengan cara....
A. menghalangi kinerja dari lembaga penegak hukum
B. mengkritisi kinerja dari lembaga penegak hukum
C. mempengaruhi kinerja dari lembaga penegak hukum
D. mengintimidasi kinerja dari lembaga penegak hukum
E. memeriksa kinerja dari lembaga penegak hukum

15. Sebagai anggota PBB Indonesia berperan membantu penyelesaian konflik di berbagai negara, salah satunya adalah...
A. pada tahun 1984, Indonesia mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia
B. pada tahun 1989, Indonesia berhasil membantu penyelesaian konflik yang terjadi di kamboja
C. pada tahun 1995,Indonesia membantu dalam menampung para pengugsi yang berasal dari Vietnam di pulau Galang
D. Indonesia pernah tiga kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB
E. Indonesia berhasil menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung

16. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai- nilai dasar Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Berikut ini merupakan contoh sikap positif yang sesuai dengan sila kemanusian yang adil dan beradap , adalah....
A. saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
B. mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.
C. rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
D. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
E. menjaga keseimbagan antara hak dan kewajiaban.

17. Dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK mempunyai asas-asas sebagai pedoman. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK adalah asas....
A. kepastian Hukum
B. keterbukaan.
C. akuntabilitas.
D. kepentingan Umum. 
E. proporsionalitas.

18. Perlindungan dan penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan, pengawasan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hukum tersebut sangat penting agar ....
A. kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat
B. menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan untuk para penguasa negara
C. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum
D. terciptanya persamaan dimata hukum antarwarga masyarakat yang homogen
E. terwujudnya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum

19. Perhatikan beberapa situasi dan kondisi berikut ! 
(1) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas 
(2) Penggunaan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah
(3) Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang berorientasi kepada budaya barat
(4) Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang berkuasa
(5) Pola perjuangan tidak bersenjata kelompok separatis yang ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional

Berdasarkan uraianbeberapa kondisi diatas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang politik ditandai oleh nomor ....
A. (1), (2) dan (3) 
B. (1), (3) dan (5) 
C. (2), (3) dan (4) 
D. (2), (4) dan (5) 
E. (3), (4) dan (5)

20. Perhatikan beberapa kasus ancaman berikut!
(1) Penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan
(2) Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang luar negeri
(3) Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas
(4) Semakin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing dengan barang luar negeri Perekonomian negara dikuasai pihak asing, seiring semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia
Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang merupakan kasus ancaman terhadap negara di bidang ekonomi ditandai oleh nomor ....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5) 
C. (2), (3) dan (4) 
D. (2), (3) dan (5) 
E. (3), (4) dan (5)

21. Perhatikan beberapa aspek wawasan nusantara berikut!
(1) Letak dan bentuk geografis wilayah Indonesia
(2) Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia
(3) Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia
(4) Sistem politik yang sangat menentukan kehidupan politik negara
(5) Ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh WN
(6) Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia

Berdasarkan aspek wawasan nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah wawasan nusantara ditandai oleh nomor ....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (5) 
C. (2), (4) dan (6) 
D. (3), (4) dan (5) 
E. (4), (5) dan (6)

22. Munculnya gaya hidup komsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, merupakan contoh Ancaman terhadap integrasi negara bidang...
A. Politik.
B. Ekonomi. 

C. Sosial.
D. Budaya.
E. Pertahanan dan keamanan.

23. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebhinnekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah ....
A. bersikap mengutamakan kebersihan lingkungan di sekitar lingkungan tempat tinggal
B. bekerjasama dalam segala bidang kehidupan dengan sesama suku, agama, dan daerah
C. membantu korban bencana alam ketika bencana tersebut terjadi di wilayah asalnya
D. bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa
E. meningkatkan solidaritas dalam kegiatan yang berorientasi semangat kedaerahan

24. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai- nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehinggadapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....
A. meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
B. kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
C. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
D. terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
E. jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah

25. Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....
A. mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
B. memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
C. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
D. memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
E. menerima penempatan duta dari negara lain

26. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang merupakan Ancaman terhadap negara di bidang Politik adalah....
A. penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan kekuasaan pemerintah
B. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya batasan perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas - batas negara.
C. semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas kepedulian dan kesetiakwanan sosial
D. adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki tujuan yang sama yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup rukun, damai dan tentram.
E. munculya sifat Hedonisme dari masyarakat yang di junjung tinggi

27. Konsep wawasan Nusantara merupakan suatu konsep cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astragatra yang meliputi aspek alamiah (trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra). Yang termasuk dalam aspek Trigatra adalah ....
A. Aspek ideologi
B. Aspek politik
C. Aspek ekonomi
D. Aspek sosial budaya
E. Aspek bentuk Geografis

28. Perhatikan Tabel di bawah ini



Dari tabel di atas yang merupakan pengaruh pengaruh positif kemajuan Iptek bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang politik adalah….
A. (1) 

B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5)

29. Perhatikan Ilustrasi di bawah ini :
Di Indonesia masalah pengangguran merupakan masalah yang sampai saat ini belum dapat di selesaikan secara optimal oleh pemerintah. Bayangkan saja, di Indonesia lulusan sarjana bisa mencapai 700 hingga 800 ribu setiap tahunnya. Belum lagi di tambah dengan lulusan dari jenjang pendidikan lain seperti SMK dan SMA.

Dari ilustrasi di atas tindakan apa yang tepat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman membangun integrasi nasional adalah....
A. penciptaan iklim usaha yang kondusif
B. terus memperbaiki dan meningkatkan program kewiraswastaan
C. kebijaksaan moneter, kebijaksaan fiskal dan kebijaksaan nonmoneter
D. melakukan pengaturan perekonomian yang terencana dan perekomonian pasar yang kondusif
E. menambah infrastruktur yang memadai sehingga kelancaran barang dan jasa tercapai

30. Perhatikan Ilustrasi di bawah ini :
Dari awal Indonesia merdeka, indonesia telah banyak mengatasi berbagai ancaman mulai dari pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TII, Pemberontakan G 30 S/ PKI. Ancaman ini berupaya mengubah ideologi bangsa Indonesia. Dari ilustrasi di atas apa yang akan di lakukan genarasi muda dalam upaya menyelesaikan kasus ancaman di bidang ideologi ....
A. Menjunjung tinggi toleransi yang tinggi antar warga masyarakat
B. mempelajari semua ideologi- ideologi yang ada
C. menyeleksi ideologi yang masuk
D. menolak dengan tegas idologi bangsa lain
E. melakukan studi banding di negara yang menerapkan ideologi yang berbeda

31. Perhatikan Tabel periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di bawah ini



Dari Tabel di atas akuntabilitas pemerintahan pada periode 1945- 1949 adalah....
A. presidensial
B. semi Presidensial
C. monarki
D. parlemeter
E. demokrasi Liberal

32. Perhatikan pernyataan dibawah ini :
1) Pemerintah daerah tidak mempunyai hak otonom
2) Ada penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah
3) Semua urusan negara di atur oleh pemerintah pusat
4) Pembagian wilayah negara hanya bersifat administrasi
5) Pemerintah daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat
Ciri negara kesatuan dengan sistem sentraliasasi di tunjukan oleh angka....
A. (1), (2) dan (3)
B. (1), (3) dan (4) 

C. (2), (3) dan (4) 
D. (3), (4) dan (5) 
E. (2), (3) dan (5)

33. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam unsur konstitutif berdirinya suatu Negara, kecuali….
A. rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain
B. rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat
C. rakyat, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain
D. wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain
E. rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain

34. Klasifikasi berdasarkan system pembagian kekuasaan menurut teori trias politika, lembaga- lembaga Negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
A. legislatif, eksekutif dan yudikatif 

B. legislatif, eksekutif dan federatif 
C. legislatif, yudikatif dan federatif 
D. eksekutif, yudikatif dan federatif
E. legislatif, eksekutif, yudikatif dan federatif

35. Pengaturan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam undang- undang mengenai pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber sumber keuangan yaitu….
A. pendapatan asli daerah, pajak, pendapatan daerah lain yang sah
B. pendapatan asli daerah, dana perimbangan, retribusi
C. pendapatan asli daerah, pajak, retribusi
D. pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan daerah lain yang sah
E. pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pajak

36. Dalam kehidupan politik, dikenal dua jenis struktur politik, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang tidak termasuk ke dalam infrastruktur politik adalah….
A. partai politik
B. kelompok kepentingan
C. kelompok penekan 

D. media komunikasi 
E. sosialisasi politik

37. Dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden diberi kekuasaan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yakni memberikan Grasi pada tahanan Negara yang memenuhi persyaratan tertentu dan pemberian grasi tersebut dikoordinasikan dengan lembaga Negara lainnya. Lembaga Negara yang dimaksud adalah….
A. MPR 

B. DPR 
C. DPD 
D. MA 
E. MK

38. Secara teoritis, terbentuknya suatu negara dapat dipandang dari berbagai teori- teori yaitu
(1) Teori Ketuhanan
(2) Teori Perjanjian Masyarakat
(3) Teori Kekuasaan 

(4) Teori Kedaulatan 
(5) Teori Hukum Alam

Teori yang berdasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa adalah teori….
A. (1) Teori Ketuhanan
B. (2) Teori Kedaulatan
C. (3) Teori Perjanjian Masyarakat
D. (4) Teori Hukum Ala
E. (5) Teori Kekuasaan

39. Di bawah ini Kekuasaan Negara di Indonesia
(1) kekuasaan konstitutif 

(2) kekuasaan legislative 
(3) kekuasaan eksekutif
(4) kekuasaan yudikatif
(5) kekuasaan eksaminatif 

(6) kekuasaan federative 
(7) kekuasaan moneter

yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan Negara secara horizontal adalah….
A. (1),(2),(3),(4) 

B. (1),(2),(5),(7)
C. (1),(3), (4),(7) 

D. (2),(3),(4),(5) 
E. (3),(4),(5),(6)

40. Dibawah ini terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(1) Prinsip Kesatuan
(2) Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
(3) Prinsip Penyebaran
(4) Prinsip Keserasian
(5) Prinsip Pemberdayaan

bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pernyataan ini adalah prinsip dalam penyelenggaraan daerah yakni prinsip….
A. (1) Prinsip Kesatuan
B. (2) Prinsip Riil dan Tanggung Jawa
C. (3) Prinsip Penyebaran
D. (4) Prinsip Keserasiaan
E. (5) Prinsip Pemberdayaan

B. SOAL URAIAN

41. Jelaskan perangkat lembaga peradilan Nasional dilingkungan peradilan umum !

42. Seorang warga ketahuan mencuri sepeda motor, kemudian pencuri tersebut di pukuli beramai- ramai oleh warga setempat sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya,tindakan masyarakat tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.Mengapa demikian?

43. Jelaskan Pengaruh positif (3) bidang Ekonomi dan pengaruh negatif (3) bidang budaya dari kemajuan IPTEK ?

44. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman ras, etnik, suku, budaya, maupun agama. Keanekaragaman tersebut harus di kelola dan di jaga dengan baik karena jika tidak dikelola dan di jaga baik dapat menimbulkan konflik sehingga dapat menjadi ancaman atau gangguan yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI.

Tuliskan 3 (tiga) contoh persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi ( 18 Agustus -27 Desember 1949?

45. Penyelenggaraan pemerintahan pusat, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan ilustrasi diatas, sebutkan 4 (empat) dampak positif dalam pelaksanaan otonomi daerah!
Baca Juga
SHARE
Fendi
Selesaikan Apa yang sudah kamu mulai.. ~Marekno opo sg wis sampean lekasi (jawa)

Related Posts

Subscribe to get free updates

Posting Komentar